ORDE BARU

 

 Demokrasi Pancasila dan Orde Baru di Masa Soeharto

Latar Belakang

Setelah berakhirnya era Demokrasi Terpimpin yang cenderung sentralistik dan otoriter di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik yang signifikan. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Orde Baru.

Lahirnya Demokrasi Pancasila

·         Reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin: Demokrasi Pancasila muncul sebagai reaksi terhadap dianggapnya Demokrasi Terpimpin sebagai penyimpangan dari Pancasila. Orde Baru berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang dianggap murni dan asli.

·         Penekanan pada Kestabilan dan Pembangunan: Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

·         Definisi Resmi: Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi mendefinisikan Demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kepribadian bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru

• Sentralisasi Kekuasaan: Meskipun mengklaim sebagai demokrasi, kekuasaan pada masa Orde Baru terpusat pada Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai penguasa.
• Pembatasan Kebebasan: Kebebasan berekspresi dan berorganisasi dibatasi. Kritik terhadap pemerintah seringkali dibungkam dan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.
• Pembangunan Ekonomi: Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pasar.
• Stabilitas Politik: Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif lama, namun dengan mengorbankan demokrasi yang substansial.

Kritik terhadap Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru

• Kotorasi: KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi masalah serius pada masa Orde Baru.
• Pelanggaran HAM: Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di awal masa Orde Baru.
• Monopoli Kekuasaan: Golkar sebagai partai tunggal menguasai hampir seluruh aspek kehidupan politik dan sosial.
• Pembungkaman Kritik: Kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat terbatas.

Warisan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru

Meskipun banyak mendapat kritik, Demokrasi Pancasila masa Orde Baru meninggalkan beberapa warisan, antara lain:

• Stabilitas Politik: Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif lama.
• Pertumbuhan Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang pesat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
• Infrastruktur: Dibangunnya berbagai infrastruktur yang menunjang pembangunan.

Masalah Ekonomi pada Masa Orde Baru

1. Kesenjangan Sosial yang Memburuk

• Pemusatan Kekayaan: Kebijakan ekonomi yang berpihak pada kelompok tertentu, terutama konglomerat dan elit politik, menyebabkan pemusatan kekayaan yang semakin besar.
• Urbanisasi Massal: Industrialisasi yang pesat mendorong urbanisasi massal, namun tanpa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan lapangan kerja yang memadai, sehingga memicu pertumbuhan permukiman kumuh dan kemiskinan perkotaan.
• Kesenjangan Regional: Pembangunan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain tertinggal.

2. Krisis Ekonomi 1997

• Ketergantungan pada Sektor Ekspor: Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru sangat bergantung pada sektor ekspor, terutama komoditas. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang berdampak pada penurunan permintaan global terhadap komoditas Indonesia, memicu krisis moneter yang parah.
• Tingginya Utang Luar Negeri: Utang luar negeri yang besar menjadi beban berat bagi perekonomian Indonesia. Ketika nilai tukar rupiah melemah, beban utang menjadi semakin besar dan sulit untuk dibayar.
• Kerentanan terhadap Shock Eksternal: Struktur ekonomi yang rentan terhadap goncangan eksternal membuat Indonesia sulit pulih dari krisis ekonomi.

3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• Penggelembungan Proyek: KKN yang merajalela menyebabkan banyak proyek pembangunan yang tidak efisien dan merugikan negara.
• Penyalahgunaan Dana: Dana pembangunan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
• Melemahnya Tata Kelola: KKN merusak sistem pemerintahan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Kebijakan Subsidi yang Tidak Efektif

• Beban Anggaran: Subsidi bahan bakar minyak dan pangan membebani anggaran negara dan seringkali dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
• Distorsi Pasar: Subsidi dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi.

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru merupakan sebuah eksperimen politik yang kompleks. Di satu sisi, ia berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, ia juga mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang universal. Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menandai berakhirnya era otoritarianisme dan membuka jalan bagi reformasi demokrasi di Indonesia.Masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru memberikan pelajaran berharga bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap goncangan.

Pertanyaan untuk Diskusi:

• Apakah Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru benar-benar merupakan bentuk demokrasi?
• Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru?
• Apa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Demokrasi Pancasila masa Orde Baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini?

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Orde Baru, Soeharto, politik Indonesia, sejarah Indonesia.